DPRD Kotim Bawa Aspirasi Massa Demonstrasi ke Provinsi

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – Aspirasi aliansi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi disampaikan ke DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penyampaian aspirasi itu merupakan janji Ketua DPRD Kotim Rimbun saat menemui demonstran.

Ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan massa sebelumnya. Tuntutan tersebut tidak semata-mata mengikuti isu yang berkembang di pusat, tetapi juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah.

”Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa kami bawa secara langsung beserta dengan perwakilan massa aksi,” kata Wahito Fajrianoor, salah satu anggota DPRD Kotim yang ikut kegiatan itu, Kamis (4/9).

Menurutnya, hal itu merupakan komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi sampai tingkat DPRD Kalteng. Apakagi sejumlah tuntutan secara kewenangan bukan ada di ranah kabupaten.

Adapun tuntutan massa sebelumnya, yakni menuntut Polri bertanggung jawab penuh atas tindakan arogansi anggota, khususnya terkait peristiwa terlindasnya Affan Kurniawan oleh mobil rantis Brimob Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu.

Lalu, menindak dugaan arogansi dan tindakan yang menyerupai premanisme oleh Kapolsek Mentaya Hulu terhadap kuasa hukum dan warga Desa Pantap.

Melakukan reformasi internal Polri untuk menegaskan kembali fungsi pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat, dimulai dengan penindakan disipliner terhadap aparat yang berbuat arogansi.

Massa juga menuntut agar seluruh jajaran kepolisian di wilayah terus menghindari tindakan represif terhadap rakyat, terutama saat warga menuntut haknya, baik di jalanan, di perusahaan, maupun di wilayah adat dalam lingkup hukum Polres Kotim.

Selanjutnya, evaluasi kinerja Polres Kotim, khususnya terhadap kasus-kasus kriminal yang belum terselesaikan, seperti pembunuhan terhadap Saprudiansyah alias Udin A Kapuas di Baamang.

Kemudian, pembunuhan Aliansyah di Jalan Iskandar Sampit, Pembunuhan Edmondus di Desa Gunung Makmur Antang Kalang, pembunuhan Hotma Hutahuruk di Jalan Pelita Barat, dan lainnya.

DPRD didesak untuk mengawal dan mengawasi penyelesaian semua kasus tersebut.