Pembangunan di Kotim Harus Berprinsip Keadilan

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan program dan arah kebijakan pembangunan tahun anggaran 2026.

Salah satu perhatian utama dewan adalah pentingnya menjaga mutu proyek infrastruktur serta memastikan setiap program pemerintah memiliki hasil yang jelas dan terukur.

Anggota DPRD Kotim, Mariani, menyampaikan bahwa hasil pembahasan di tingkat komisi menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam hal kinerja pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Kami menilai perlunya pengawasan mutu dan efisiensi proyek, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur agar tidak membebani APBD di tahun berikutnya. Banyak infrastruktur mengalami kerusakan kecil, namun dibiarkan hingga menjadi parah dan akhirnya menimbulkan biaya lebih besar,” ujarnya, Rabu 29 Oktober 2025.

Selain sektor fisik, DPRD juga menyoroti perlunya digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Penguatan sistem e-government dan peningkatan kompetensi aparatur dianggap penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih transparan.

“Digitalisasi harus jadi prioritas nyata agar pelayanan publik makin efisien, cepat, dan akuntabel,” tegasnya.

Di bidang ekonomi, dewan mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor riil seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM.

Pembangunan ekonomi lokal, menurutnya, harus diarahkan melalui pendekatan klaster berbasis komoditas unggulan agar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar menekankan perlunya pembentukan cluster ekonomi lokal berbasis potensi daerah seperti kelapa sawit, pertanian, dan industri olahan hasil pertanian. Ini harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar tambahan program,” jelasnya.

Dalam bidang kesejahteraan, DPRD mendukung peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, namun meminta agar setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil.

“Setiap program harus berbasis hasil, misalnya penurunan angka stunting, peningkatan indeks literasi, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil,” katanya.

DPRD berharap, seluruh sektor pembangunan di Kotim dapat dijalankan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Intinya, pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran memberi hasil nyata bagi rakyat, bukan hanya sekadar laporan kegiatan,” pungkasnya.