Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinilai Masih Lemah

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor retribusi yang dinilai rawan kebocoran.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir, dalam penyampaian rekomendasi strategis terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Abdul Kadir, upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara terukur melalui pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target dan indikator kinerja yang jelas.

“Kita harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebocoran retribusi dan menerapkan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah agar transparan dan akuntabel,” ujarnya, Rabu 29 Oktober 2025.

Ia menambahkan, daerah perlu mencari sumber PAD baru yang potensial, terutama dari sektor-sektor modern seperti digital, pariwisata, jasa logistik, serta pengelolaan aset daerah yang produktif. Menurutnya, inovasi menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal Kotim di tengah menurunnya transfer dana dari pusat.

“Selama ini kita masih bergantung pada dana transfer, padahal peluang peningkatan PAD cukup besar. Daerah harus kreatif menggali potensi baru agar pembangunan bisa berkelanjutan tanpa selalu mengandalkan pusat,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Kadir juga menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas belanja daerah. Ia meminta agar anggaran difokuskan pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta infrastruktur dasar produktif.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi hasil. Jangan sampai anggaran hanya habis untuk administrasi atau kegiatan seremonial tanpa dampak nyata,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah harus berbasis kinerja (performance-based budgeting), di mana setiap tambahan anggaran disertai indikator hasil yang terukur.

“Anggaran bukan hanya soal pelaksanaan program, tapi tentang seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.