Bupati Sukamara Buka Sosialisasi Siperindu

SUKAMARA – Bupati Sukamara, Masduki membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) di Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Sukamara tahun 2025.

Masduki menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi Siperindu merupakan sebuah inovasi dalam rangka upaya kita bersama dalam mengendalikan dan memajukan kualitas penduduk di Kabupaten Sukamara.

“Siperindu ini bertujuan untuk memberikan peringatan dini berdasarkan data dan analisis situasi kependudukan yang aktual dan dinamis yang memiliki tujuan dan manfaat sebagai sarana dalam memprediksi potensi masalah angka kelahiran, kesehatan kependudukan dan isu pemerataan,” jelas Masduki di Aula Kantor Bupati Sukamara, Selasa 30 September 2025.

Menurut Masduki, Siperindu dan kampung keluarga berkualitas memiliki hubungan erat dalam mendukung tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program pemerintah yang membentuk satuan wilayah tingkat desa atau kelurahan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga.

“Melalui Siperindu kader dan pengurus kelompok kerja kampung keluarga berkualitas dapat memahami dan menggunakan data kependudukan untuk mengidentifikasi potensi masalah di wilayah desa/kelurahan,” jelasnya.

“Informasi dari siperindu dapat membantu kampung keluarga berkualitas sebagai instrumen penting dalam merencanakan dan melaksanakan program-program kependukan dan keluarga berencana agar tepat sasaran,” lanjut Masduki.

Dalam kesempatan itu, Masduki mengajak seluruh kepala desa, lurah, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam memanfaatkan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk (siperindu) untuk memetakan permasalahan kependudukan, dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat serta mendukung program-program kependudukan dan keluarga berencana di desa maupun kelurahan.

“Dengan sosialisasi Siperindu ini, diharapkan organisasi perangkat daerah yang terkait di dalamnya dapat bersinergi memberikan data sehingga bisa digunakan sebagai peringatan dini potensi masalah kependudukan yang akan terjadi serta menentukan kebijakan-kebijakan pengendalian penduduk yang akan dilaksanakan guna menghadapi masalah kependudukan tersebut,” tukas Masduki. (akh)