Bapemperda Katingan sebut DKP Tidak Tambah APBD

KASONGAN – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Fahmi Fauzi mengatakan,  meski Bagian Kearsipan dan Perpustakaan sudah disetujui menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) namun tidak berarti menambah anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Maksudnya, dengan disetujuinya Ranperda menjadi Perda Kabupaten Katingan terkait keberadaan DKP di Kabupaten Katingan ini,” kata Fahmi kepada media, usai mengikuti rapat paripurna persetujuan empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda, Kamis sore (3/7), di DPRD setempat.

Menurut Fahmi, dari sisi keuangan daerah tidak berubah. Karena, DKP ini sebelumnya sudah merupakan bagian di Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Katingan. “Sehingga, anggaran dari bagian Kearsipan dan Perpustakaan itu bisa dialihkan ke DKP tersebut. Begitu pula sejumlah pegawainya, tinggal menggeser saja semua pegawainya,” ujar Fahmi.

Adapun tipe untuk Setda Kabupaten Katingan, yang awalnya tipe A menurutnya turun menjadi tipe B. Karena, bagian Kearsipan dan Perpustakaan sudah berdiri sendiri menjadi DKP Kabupaten Katingan, dengan tipe B. Memang sebagian orang yang belum faham, dengan adanya penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru akan bertambah pula beban anggaran daerah. “Tapi ini tidak. Karena, dana operasionalnya saja yang dipindah, yang tadinya berada di Setda digeser ke nomenklatur yang baru itu,” terangnya.