Komisi I DPRD Kotim Kunjungi Kantor UP3 PLN Kobar, Minta Segera Realisasikan Listrik

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menekan PT PLN (Persero) agar segera merealisasikan program pendistribusian listrik menuju Kecamatan Pulau Hanaut. Dorongan ini muncul setelah proyek tersebut dinilai terlalu lama menunggu tahap eksekusi.

Anggota DPRD Kotim, Wahito Fajriannor, mengatakan bahwa PLN selaku penyedia layanan kelistrikan di wilayah barat Kalimantan Tengah seharusnya segera mengambil langkah konkret. “Rencana teknisnya sudah ada. Sekarang tinggal kemauan untuk menuntaskan,” ujarnya di Sampit, Jumat.

Tuntutan tersebut mengemuka usai Komisi I DPRD melakukan kunjungan kerja ke kantor UP3 PLN Pangkalan Bun, unit yang menangani pelayanan listrik untuk beberapa kabupaten termasuk Kotawaringin Timur. Dalam pertemuan itu, Fajrin menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk kawasan pesisir selatan Kotim.

Ia mengungkapkan bahwa informasi yang diterima DPRD menyebutkan pengerjaan pondasi tower transmisi—yang bakal menjadi jalur penghubung dari Desa Bagendang dan Pulau Lepeh menuju Pulau Hanaut—telah dimulai. Bahkan sebagian pondasi disebut sudah berdiri di lapangan.

Melihat perkembangan tersebut, DPRD meminta agar pekerjaan tidak kembali mandek. Ketersediaan listrik dari jaringan utama dianggap sangat penting agar masyarakat Pulau Hanaut tidak terus bergantung pada suplai dari Kecamatan Seranau, yang selama ini belum mampu menghadirkan pasokan listrik stabil.

“Kalau pondasinya sudah dikerjakan, artinya proses ini seharusnya bisa langsung dilanjutkan. Kami berharap proyek ini segera rampung sehingga masyarakat Pulau Hanaut bisa menikmati listrik yang layak,” kata politisi Demokrat itu.

Fajrin menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang mempengaruhi banyak sektor. Akses kelistrikan yang baik, menurutnya, bukan hanya meningkatkan kenyamanan warga tetapi juga mendukung pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerataan akses listrik wajib diperjuangkan. Warga pesisir juga berhak merasakan pembangunan yang setara,” tutupnya.

(Fs/isuindonesia.com)