APBD 2026 Disepakati, Kotim Fokus Hadapi Tekanan Fiskal Lewat Penguatan Kemitraan Eksekutif–Legislatif

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan DPRD resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, namun di balik penandatanganan tersebut tersirat pesan penting mengenai beratnya tantangan fiskal yang akan dihadapi daerah pada tahun mendatang.

Kesepakatan itu diambil melalui rapat paripurna DPRD, Selasa (28/10). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Irawati mewakili Bupati Halikinnor menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan proses panjang yang penuh dinamika, terutama karena harus menyesuaikan arah kebijakan fiskal nasional yang semakin ketat.

Menurut Irawati, perjalanan pembahasan anggaran bukan sekadar soal mengatur angka, melainkan upaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. “Apa yang kita capai hari ini adalah hasil kompromi panjang yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai partisipasi aktif DPRD Kotim selama proses pembahasan menunjukkan kuatnya kemitraan antara dua unsur pemerintahan daerah tersebut. Berbagai pandangan fraksi DPRD, menurutnya, menjadi pijakan penting untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan Kotim tahun 2026.

Struktur anggaran 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,94 triliun, terdiri dari PAD Rp466,8 miliar dan pendapatan transfer Rp1,47 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,96 triliun. Kondisi ini menimbulkan defisit Rp27,7 miliar, yang ditutup melalui skema pembiayaan daerah sehingga pembiayaan netto berakhir pada angka yang sama.

Dengan beragam penyesuaian anggaran ini, Ranperda APBD 2026 kini akan dikirim ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Irawati menekankan bahwa persoalan sesungguhnya justru dimulai setelah APBD disahkan. Ia mengingatkan bahwa setiap program harus dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas.

“Pelaksanaan APBD 2026 tidak mudah. Tapi jika seluruh perangkat daerah menjaga koordinasi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, kita tetap bisa membawa Kotim bergerak maju,” tegasnya.

(Fs/isuindonesia.com)