Aspirasi Sopir Menguat: DPRD Desak Penertiban Layanan BBM Subsidi di Sampit

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – Keluhan sopir angkutan kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Dapil I, Sihol Parningotan Lumban Gaol.

Para sopir meminta pemerintah daerah memastikan layanan BBM bersubsidi berjalan tertib dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah sopir truk dan pikap mengungkapkan bahwa antrean panjang solar bersubsidi di berbagai SPBU di Sampit sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian.

Gaol menyebut masalah klasik ini terus terjadi meski sering disuarakan oleh para pengguna BBM subsidi.

“Berulang kali dikeluhkan, tapi tidak kunjung ada perbaikan. Sopir ini tulang punggung distribusi barang, mestinya mereka dipermudah,” ujar Gaol, Kamis 16 Oktober 2025.

Ia mengungkapkan pula bahwa beberapa SPBU diduga tidak kondusif karena adanya pihak-pihak yang mengatur antrean secara tidak resmi.

Menurut pengakuan sopir, keberadaan oknum tersebut membuat antrean semakin tidak teratur dan memicu pungutan tambahan di luar ketentuan.

“Informasi yang kami dapat, di hampir semua SPBU ada orang-orang yang mengatur antrean dan memungut uang. Situasi ini jelas merugikan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi,” kata legislator tersebut.

Para sopir menyampaikan bahwa mereka kerap diminta membayar antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu agar dapat mengisi solar tanpa harus menunggu berjam-jam.

Kondisi ini dinilai sangat membebani dan menyalahi aturan distribusi BBM bersubsidi.

Gaol juga menuturkan adanya dugaan bahwa aktivitas tersebut bisa berlangsung lama karena minimnya tindakan tegas di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, aparat, dan pengelola SPBU.

“Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jika ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari fasilitas subsidi, tentu harus ditindak,” katanya.

Ia menyerukan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera memperbaiki sistem pengawasan di SPBU untuk mengembalikan ketertiban pelayanan kepada publik.

“Yang dibutuhkan para sopir hanyalah kepastian layanan. Mereka ingin bekerja dengan tenang tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya,” tegas Gaol.

Legislator tersebut memastikan akan membawa aduan ini ke dalam rapat-rapat resmi dewan untuk mendorong adanya langkah konkret.

Ia berharap masalah yang sudah berkepanjangan ini bisa segera dibenahi agar distribusi BBM bersubsidi kembali tepat sasaran dan bebas dari praktik merugikan masyarakat.