Rudianur Desak Pemda Kotim Serius Wujudkan Ketahanan Pangan: “Petani Tidak Bisa Dibiarkan Berjuang Sendiri”

ISUINDONESIA.COM, SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur, memberikan peringatan tegas kepada pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi penonton dalam program ketahanan pangan nasional yang tengah digenjot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut bahwa kondisi petani di wilayah selatan Kotim justru semakin menunjukkan bahwa dukungan pemerintah masih jauh dari kata memadai.

Menurut Rudianur, keluhan petani yang terus berulang setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan di lapangan belum pernah ditangani secara menyeluruh. Mulai dari akses jalan usaha tani yang rusak, sistem irigasi yang belum berfungsi optimal, hingga jatah pupuk subsidi yang tidak mencukupi.

“Banyak petani di wilayah selatan mengelola lahan sampai enam hektare per orang. Tapi pupuk subsidi yang diberikan sangat terbatas. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita mau bicara peningkatan produksi?” tegas Rudianur.

Kotim Harus Ambil Peran Strategis

Ia menilai Kotawaringin Timur seharusnya sudah berada di garda depan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Apalagi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai salah satu wilayah penyangga pangan—yang berarti Kotim memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi untuk berkontribusi lebih besar.

“Kotim ini punya potensi lahan luar biasa. Seharusnya bisa berdiri sejajar dengan Kapuas, Katingan, dan Pulang Pisau sebagai lumbung padi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton sementara daerah lain bergerak cepat,” ujarnya.

Dorongan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Politisi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa keberhasilan program pangan tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga pada keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Ia mendesak agar Pemkab Kotim segera mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari:

perbaikan dan pengerasan jalan usaha tani, revitalisasi jaringan irigasi teknis dan non-teknis, penambahan kuota pupuk subsidi sesuai kebutuhan riil petani, serta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk agar tidak salah sasaran.

“Kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi, sektor pertanian kita akan bergerak lebih cepat. Petani bisa meningkatkan produksi, dan masyarakat luas ikut merasakan dampaknya,” tegasnya.

Program Ketahanan Pangan Tidak Boleh Jadi Slogan

Rudianur menutup dengan peringatan bahwa program ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan kosong jika pemerintah daerah tidak memberikan dukungan nyata dan terukur. Ia menegaskan DPRD siap mengawal dan mendorong agar alokasi anggaran 2026 benar-benar berpihak pada petani.

“Ketahanan pangan bukan retorika. Ini kebutuhan dasar rakyat. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,” pungkasnya.